Irlandia menyepakati pengenaan tarif pajak minimum sebesar 15 persen pada perusahaan multinasional, termasuk Google dan Apple, sesuai yang disarankan oleh pemerintahan Joe Biden. Padahal Irlandia dikenal menawarkan besaran tarif pajak yang rendah pada perusahaan global, berkisar 12,5 persen.
Menteri Keuangan Irlandia menyatakan hal tersebut agar sistem pajak menjadi lebih adil dan adanya peran persaingan pajak yang sah.
“Apa yang akan kami lakukan adalah terlibat dalam proses negara OECD dengan sangat intens selama beberapa minggu dan bulan akan datang, dan saya berharap kesepakatan dapat dicapai yang mengakui peran persaingan pajak yang sah untuk ekonomi kecil dan menengah,” tutur Menteri Keuangan Irlandia, Paschal Donohoe mengutip CNBC, Minggu (20/6/2021).Sepakatnya Irlandia menyusul kesepakatan di antara negara-negara G7 yang menyepakati hal serupa.
Bulan ini, para menteri keuangan ketujuh negara menyepakati harus ada tarif minimum sebesar 15 persen untuk perusahaan multinasional. Rencana negara-negara G7 ini bahkan akan dibahas dengan pemimpin di masing-masing negara G20. Idenya adalah untuk memperoleh dukungan sebanyak mungkin dari berbagai negara sehingga ada peluang yang lebih tinggi untuk diimplementasikan.“Kami masih punya waktu sebelum kesepakatan akhir tercapai, jadi sulit bagi saya untuk mengungkapkan sesuai apa kompromi itu. Tapi saya yakin semua orang berkepentingan untuk menemukan kompromi,” ucap Donohoe. Memang, perpajakan menjadi instrumen penting di tengah pandemi Covid-19, mengingat banyak negara yang sangat membutuhkan sumber pendapatan baru yang lebih kuat agar dapat membayar utang yang timbul selama krisis.
Apalagi aturan di Komisi Eropa pada tahun 2016 menyebutkan, Apple telah menerima manfaat pajak ilegal di Irlandia. Irlandia juga Apple sama-sama menentang keputusan tersebut, dan saat ini kasusnya sedang ditinjau oleh pengadilan tertinggi Eropa.
Stimulus Covid-19 di Eropa
Pekan ini, Uni Eropa mengumpulkan 20 miliar euro melalui penjualan obligasi 10 tahun, sebagai bagian dari rencana stimulus 800 miliar euro. Tercatat penawaran obligasi atas nama 27 negara Uni Eropa itu merupakan yang pertama kali dilakukan Komisi Eropa. Penawaran terbukti menarik di kalangan investor, terlihat dari kelebihan permintaan (over subscribed) lebih dari 7 kali. "Singkatnya, saya mengharapkan pencairan pertama terjadi pada paruh kedua Juli," ujar Komisaris Anggaran UE Johannes Hahn, ketika menjawab pertanyaan kapan dana akan diterima masing-masing negara. Kemudian menjelang pencairan pertama, komisi telah menyetujui beberapa rencana pemulihan ekonomi dari masing-masing negara, yakni Portugal, Spanyol, Yunani, Denmark dan Luksemburg.Rencana pemulihan tersebut tercantum dalam proposal yang menguraikan hal tersebut dari masing-masing negara. Dalam beberapa hari akan datang, harapannya akan lebih banyak hal disetujui.
“Ada beberapa kritik bahwa kami meluncurkan program ini terlalu lambat di Eropa, tetapi sebenarnya itu karena Komisi Eropa dan kami semua ingin, sebagai negara anggota, bahwa uang itu digunakan untuk tujuan yang benar,” pungkas Menteri Keuangan Luxembourg, Pierre Gramegna.
Aktifkan Notifikasimu
Aktifkan
Cara Menulis Artikel Otomatis di Blogger
Comments
Post a Comment