Laporan Bank Dunia mencatat selama 15 tahun terakhir angka kemiskinan di Indonesia berkurang hingga di bawah 10%. Jumlah penduduk miskin di Indonesia yang baru saja keluar dari garis kemiskinan sebanyak 45% atau 115 juta orang.
Menanggapi laporan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan jumlah penduduk miskin di Indonesia masih mungkin berubah.
Sebanyak 115 juta orang RI yang disebutkan dalam laporan Bank Dunia berjudul Aspiring Indonesia-Expanding the Middle Class ini rentan kembali miskin.
Sumber: The World Bank
Dengan kerentanan ini, angka kemiskinan di Indonesia masih mungkin berubah. Sebanyak 45% penduduk Indonesia atau 115 juta orang itu dapat menyumbang jumlah penduduk miskin di Indonesia.
Ini dikarenakan mereka belum masuk ke kelas menengah dengan kondisi keuangan yang aman. Sebelum masuk ke posisi kelas menengah ini, mereka rentan untuk kembali lagi ke bawah garis kemiskinan.
Bank Dunia menilai dukungan atas aspirasi bagi 115 juta orang ini untuk jadi bagian kelas menengah perlu dilakukan. Ini dapat ditempuh dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dengan upah lebih baik.
Sri Mulyani: perlu ciptakan lapangan kerja yang memadai untuk antisipasi peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia
Sumber: The World Bank
Rilis Bank Dunia (30/1) tersebut menegaskan bahwa 115 juta masyarakat Indonesia dinilai rentan miskin. Sejauh ini, jumlah penduduk miskin di Indonesia di bawah 10% dari total penduduk.
Sementara itu, rerata pertumbuhan ekonomi diprediksi 5,6% per tahun selama 50 tahun ke depan. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diperkirakan tumbuh enam kali lipat, menjadi USD 4 ribu.
Sri Mulyani sepakat untuk dapat masuk kategori kelas menengah, mereka yang baru saja keluar dari garis kemiskinan perlu pekerjaan dengan gaji yang baik.
Sebanyak 52 juta masyarakat Indonesia yang tergolong kelas menengah memperoleh penghasilan Rp1,2 juta – Rp6 juta per bulan.
Pertumbuhan kelas menengah di Indonesia merupakan yang tercepat, sekitar 10% per tahun dan menyumbang hampir setengah dari konsumsi nasional.
“Pada dasarnya, yang disebut middle class adalah mereka yang dapat memperoleh pekerjaan dengan gaji yang baik. Karena itu kita memikirkan bagaimana menciptakan lingkungan untuk mengembangkan lapangan pekerjaan,” ujar Sri Mulyani di Energy Building, Jakarta, Kamis (30/1).
Menurut Sri Mulyani, selama ini Indonesia terkendala masalah regulasi yang panjang dan berbelit bagi realisasi investasi. Padahal, menurutnya, investasi ini yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan menurunkan kemungkinan bertambahnya jumlah penduduk miskin di Indonesia.
Draf RUU Omnibus Law yang mencakup 4 undang-undang, termasuk juga Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, sedang dimatangkan oleh pemerintah untuk digodok bersama DPR RI dalam upaya menjawab persoalan ini.
4 rekomendasi Bank Dunia untuk mengurangi penduduk rentan miskin
Sumber: The World Bank
“Memiliki kebijakan yang tepat membuka potensi pembangunan Indonesia dan mendorong negara ini ke status penghasilan tinggi,” ujar pejabat acting country director World Bank untuk Indonesia, Rolande Pryce di Jakarta pada acara peluncuran laporan.
Penguatan kebijakan dan administrasi pajak dan perluasan bisnis pajak akan diperlukan untuk membiayai investasi untuk pembangunan.
Ini sejalan dengan pidato pengukuhan Presiden Jokowi pada Oktober 2019. Visi Indonesia untuk jadi negara maju dengan produk domestik bruto (PDB) di antara lima besar di dunia dan tingkat kemiskinan hampir nol persen.
Direktur Regional Bank Dunia untuk Pertumbuhan, Keuangan, dan Lembaga yang Adil, Hassan Zaman, mengatakan bahwa untuk menumbuhkan kelas menengah, Indonesia perlu menciptakan lebih banyak lapangan kerja dengan gaji lebih baik yang didukung sistem yang kuat.
4 rekomendasi Bank Dunia untuk antisipasi kerentanan jumlah penduduk miskin di Indonesia disebutkan dalam peluncuran tersebut.
Pertama, dengan meningkatkan gaji dan tunjangan guru, termasuk meningkatkan sistem manajemen kinerja guru dan memulai sertifikasi ulang guru yang dilakukan berkala.
Kedua, dengan meningkatkan anggaran kesehatan. Caranya dengan mengejar sumber pendapatan baru dari peningkatan pajak tembakau dan alkohol.
Ketiga, dengan memperluas basis pajak. Caranya adalah dengan menurunkan pajak pertambahan nilai (PPN), menaikkan tarif pajak tertentu sesuai alkohol, tembakau, dan kendaraan.
Selanjutnya, keempat, rekomendasi Bank Dunia adalah dengan menyeimbangkan kembali (re-balancing) transfer fiskal sesuai peningkatan proporsi dana desa dan mengembangkan peraturan baru dan membangun kapasitas pemerintah provinsi.
Sumber: Jakarta Post, Detik Finance, Katadata
Comments
Post a Comment